Saran Adhie untuk Jokowi Lockdown

Reporter: Budi Haryono 10 September 2020

beritafoto.net - Multi krisis yang disebabkan pandemi virus corona baru (Covid-19) di Indonesia masih belum menemukan titik temu penyelesaiannya. Sebab, hingga Rabu hari ini (9/9), jumlah total kasus positif corona telah mencapai 203.342 orang terinfeksi, dengan kasus sembuh 145.200 orang, dan meninggal 8.336 jiwa. Secara faktual, kritik serta saran dari publik mungkin telah malang melintang masuk ke telinga Presiden Joko Widodo, dan bahkan telah diwujudkan ke dalam ketetapan kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. Namun, semua yang dikerjakan pemerintah dirasa belum bisa menurunkan angka Covid-19 dan malah memperberat dampak turunannya berupa kontraksi ekonomi di triwulan II 2020 sebesar 5,32 persen. Melihat kondisi saat ini, mantan Jurubicara Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gusdur), Adhie Massardhie, menyarankan pemerintah melakukan lockdown secara nasional selama 14 hari, demi menghentikan penyebaran virus asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China tersebut. Hal itu ia akui usai terinspirasi dari cover Majalah Republik Merdeka bertuliskan 'Lock Down' yang ia anggap cocok sebagai proposal agar pemerintah melakukan lockdown selama 14 hari secara nasional. "Proposal lockdown itu sangat bagus. Dan di Indonesia ini gampang, kan bisa per pulau. Jadi pulau-pulau dibersihkan dulu," ujar Adhie Massardhie saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/9). Namun lagi-lagi Adhie tidak yakin pemerintah mau menerapkan lockdown sebagaimana yang pernah dilakukan Negeri Tirai Bambu. Sebabnya, pemerintahan Jokowi selalu beralasan tidak memiliki uang untuk membiayai hidup sekitar 267 juta masyarakat di Indonesia. "Kenapa lockdown tidak setuju? Kan karena dianggap mengganggu ekonomi, sehingga kemudian ekonomi tetap digenjot dengan mengabaikan protokol Covid. Tetapi yang kita lihat sekarang kan ekonomi yang sudah menyimpang dari protokol sudah ada hasilnya, pertumbuhan ekonomi tetap negatif," ungkapnya. Padahal menurut Adhie, jika pemerintah menerapkan kebijakan lockdown sejak awal dengan tanpa takut ekonomi bakalan minus, diyakini penyebaran Covid-19 di Indonesia sudah melandai hari ini, dan aktivitas ekonomi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, apabila lalu lintas TKA dari China ikut ditutup dan bukan malah dibuka seperti apa yang terjadi di awal-awal penyebaran virus corona di Indonesia pada bulan Juni, atau bahkan kekinian sudah masuk 450 TKA China di Bintan, Kepri. "Kita tahu bahwa sumber dari segala sumber covid ini kan dari China. Kita tahu selama ini lalu lintas kita dengan China, TKA-TKA selalu jalan. Kita tidak tahu mereka membawa virus atau tidak, tapi kan faktanya virus itu berasal dari sana, seharusnya kan dicegah dulu lalu lintas itu, di lockdown," beber Adhie. "Lalu lockdown itu secara bertahap dibuka untuk negara-negara tertentu. Padahal kalau kombinasinya adalah lockdown kemudian ekonomi baru di jalankan setelah covid enggak ada masalah. Apalagi kemudian kita lebih menjaga jarak aman dengan China, ini kita akan bisa selesai dengan cepat," sambungnya. Oleh karena itu, Adhi menyarankan kebijakan lockdown bisa diterapkan secara nasional dengan langkah awal pengetesan di daerah yang memiliki luasan wilayah yang kecil, seperti kepulauan. "Jadi mungkin pulau-pulau kecil dulu. Jadi memang ada daerah-daerah yang memang bebas covid. Dengan posisi lock down ini kan kemudian terus menyeluruh," paparnya. Kemudian langkah kedua, pemerintah bisa mentaktisi persoalan anggaran yang tidak berkecukupan untuk membiayai kebutuhan pokok masyarakat dengan merealokasi anggaran stimulus fiskal perusahaan. "Kalau kita total, berapa uang yang diperlukan untuk memberi makan orang yang di-lockdown dengan apa yang dikeluarin sekarang kan mubazir. Kalau dipakai untuk lockdown mungkin sudah kelar," tandasnya. --rm, bi