PTUN Perintahkan Jokowi Minta Maaf kepada Masyarakat dan Pers

Reporter: Budi Haryono 03 Juni 2020

Beritafoto.net -- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat atas tindakan pembatasan atau pelambatan internet di Papua. Jokowi dan Plate menjadi pihak tergugat dalam perkara gugatan pemblokiran internet saat kerusuhan Agustus-September 2019 lalu. Gugatan tersebut dilayangkan Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). "Menghukum para tergugat meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat dan tanggung renteng di tiga media cetak Nasional (Koran Tempo, The Jakarta Post, dan Kompas)," demikian amar putusan majelis hakim PTUN Jakarta, Rabu (3/6).- Majelis hakim juga meminta Jokowi dan Plate meminta maaf kepada seluruh pekerja pers dan enam stasiun televisi, Metro TV, RCTI, SCTV, TV ONE, TRANS TV dan Kompas TV, maksimal satu bulan setelah putusan. Kemudian tiga stasiun radio, Elshinta, KBR, dan RRI selama satu minggu. "Dengan redaksi sebagai berikut, Kami Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan: 'Meminta Maaf kepada Seluruh Pekerja Pers dan Warga Negara Indonesia atas tindakan Kami yang tidak profesional dalam melakukan pemblokiran layanan data untuk wilayah Papua dan Papua Barat," bunyi amar putusan. Majelis meminta putusan atas gugatan tersebut dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum. Tak hanya itu, Jokowi dan Plate juga diminta membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Majelis hakim telah mengabulkan gugatan pemblokiran internet di Papua saat kerusuhan Agustus-September 2019 lalu. Majelis menyatakan perbuatan Jokowi dan Plate melanggar hukum. Majelis pun meminta Jokowi dan Palte menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan atau tindakan pelambatan dan atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Sidang pembacaan putusan ini sempat diwarani aksi pembajakan oleh orang tak dikenal. Dari pantauan CNNIndonesia.com, orang asing yang diduga bukan peserta tersebut mengganggu jalannya sidang dengan mengucapkan kata-kata tidak senonoh dan mengirimkan spam pesan singkat berisi ucapan tidak senonoh. --cn, bi