Prof Valina: PT 20 Persen Harus Dihapus

Reporter: Budi Haryono 27 Januari 2021

beritafoto.net - Pakar politik dari Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Prof Valina Singka Subekti menyarankan Komisi II DPR untuk menghapus ambang batas presiden atau presidential treshold sebesar 20 persen dalam Revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (RUU Pemilu). Prof Valina Singka Subekti sampaikan hal itu  saat menghadiri rapat dengar pendapat terkait RUU Pemilu dengan Komisi II DPR, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7). "Menghapus presidential treshold sebagai syarat pencalonan presiden. Kalau saya, saya enggak setuju presidential treshold," kata Valina Presidential Treshold 20 persen nyatanya  yang tidak diatur UUD ‘45, bahkan bertentangan dengan UUD45. Pasal 6A ayat (2) UUD ‘45 tidak menyebut pembatasan dalam pencalonan presiden. Justru menegaskan setiap partai politik dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. “Jadi secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan presiden 20 persen tidak dibenarkan,” tegas Feri Amsari, analis ketatanegaraan. Tokoh nasional Dr Rizal Ramli sendiri menggugat peraturan tersebut melalui judicial review. Mahkamah Konstitusi menolak meski Presidential Treshold yang bertentangan dengan UUD ‘45. Presidential treshold adalah batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Draf RUU Pemilu yang digodok DPR saat ini masih mencantumkan presidential treshold sebesar 20 persen.Alasan lain, kata Valina, pemilu kepala negara di banyak negara demokratis tidak mencantumkan syarat ambang batas presiden. "Ini di Indonesia aja yang pakai treshold," kata dia.Salah satu dasar penghapusan presidential treshold disebut Valina karena hal tersebut tak dikenal dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Menurut dia konstitusi hanya mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh parpol dan gabungan parpol sebelum pelaksanaan pemilu. Valina lantas mempertanyakan Komisi II yang tetap mempertahankan aturan presidential treshold 20 persen dalam draf RUU Pemilu. Ia mengaku tak sepakat dengan ambang batas presiden bila tujuannya sekadar meminimalisir pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Dalih itu menurut Valina tak berdasar. Sebab, pada Pilpres 2004 lalu, ada lima calon presiden yang bertarung. Pilpres 2004 diikuti oleh pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Philips Vermonte meminta agar RUU Pemilu bisa mencegah Pilpres diikuti dua calon saja. Supaya terwujud, Philips berkata proses pencalonan presiden harus dimudahkan."Kita punya pengalaman banyaknya pasangan capres-cawapres. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Waktu itu partai dan konstituen merasa happy, tersalurkan aspirasinya untuk mempromosikan kader-kader terbaiknya," kata dia. "Tentu syarat pencalonan harus dimudahkan agar paling tidak muncul 3 atau 4 calon, enggak banyak-banyak juga," kata dia.--kon, bi