Mensos Juliari Ditetapkan Tersangka

Reporter: Budi Haryono 06 Desember 2020

Surabaya.net – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari diduga menerima suap dalam pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Juliari belum berhasil diringkus lembaga antirasuah dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (5/12) dini hari. Karenanya, KPK meminta Juliari dan seorang bernama Adi Wahyono untuk menyerahkan diri. “Kami imbau, kami minta kepada para tersangka saudara JPB dan AW untuk kooperatif dan segera mungkin menyerahkan diri kepada KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12) dini hari. Firli menegaskan, hingga kini tim penindakan KPK masih memburu Juliari dan tersangka lainnya yang belum mendatangi Gedung KPK. “KPK terus berusaha sampai detik ini melakukan pencarian terhadap para tersangka yang belum berada di KPK,” cetus Firli. Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Tersangka penerima suap, yakni Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang berinisial AW. Sedangkan tersangka pemberi suap yakni Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta. Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.--id, bi