Layanan Kesehatan Surabaya Cukup dengan KTP

Reporter: Budi Haryono 17 Maret 2021

beritafoto.net – Pemerintah Kota Surabaya telah menandatangani nota kesepakatan bersama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Surabaya. Berlokasi di lantai 2 Balai Kota Surabaya, penandatanganan kerja sama ini terkait program Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) untuk warga kota pahlawan. Dalam sambutannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penandatanganan nota kesepakatan bersama ini untuk memastikan pendataan warga Surabaya pemegang jaminan kesehatan sudah mencapai 95 persen lebih. “Inyaallah per 1 April 2021 seluruh warga yang ber-KTP kota Surabaya dimanapun rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya, cukup dengan KTP saja sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkap Eri saat menyampaikan sambutan di lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya, Selasa (16/3/2021). Eri menjelaskan, dalam program Universal Health Coverage apabila pemegang jaminan kesehatan di sebuah kota sudah mencapai 95 persen, maka warga yang sakit cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, program ini juga untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan keuangan. Sehingga untuk mendapatkan layanan kesehatan, warga KTP Surabaya tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan miskin,” ujarnya. Ia juga menjelaskan, dalam program tersebut jika warga sebelumnya membayar BPJS kelas satu secara mandiri, kemudian suatu saat terkendala sehingga tidak ada biaya untuk membayar, maka otomatis bisa dimasukkan ke kelas tiga. Di kelas tiga inilah secara otomatis biaya di-cover oleh Pemerintah Kota Surabaya. “Pemkot Surabaya juga siap menanggung pembayaran BPJS Kesehatan warga yang nonaktif karena berhenti dari pekerjaan atau tak lagi bekerja di perusahaan yang menanggung biaya BPJS. Saya berharap tidak ada lagi warga Surabaya yang sakit dan sedih karena tidak mendapat layanan kesehatan,” kata Eri. Tidak hanya itu, bahkan Pemkot sedang menyiapkan SOP batas waktu maksimal pelayanan di puskesmas. Batas waktu ini mulai dari pasien mendaftar hingga menerima obat. “Ini yang kita inginkan betul jaminan kesehatan pada masyarakat, sehingga pelayanannya lebih cepat. Jangan sampai ada warga datang berobat 15 menit nunggunya 2 jam,” paparnya.--is, bi