Hanya 4 Propinsi Penuhi Standart WHO

Reporter: Budi Haryono 10 September 2020

beritafoto.net - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan untuk merubah cara penanggulangan Covid-19 (virus Corona) lewat 8 target yakni, melindungi kelompok rentan; menekan kasus positif; peningkatan testing, tracing dan treatment; vaksinasi; pengadaan reagen, PCR dan alat pelindung diri (APD); sosialisasi masif; perubahan perilaku; dan interoperabilitas data. Untuk peningkatan testing dan tracing, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkap, baru 4 provinsi saja yang sudah memenuhi target harian dan standar dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta dilakukan testing sebanyak 30.000 setiap harinya. "Target ketiga, peningkatan testing, tracing dan treatment. Untuk testing Presiden meminta meningkatkan pada 30.000 testing, beberapa kali mampu lebih dari 30.000 per hari tapi, itu jumlah spesimen, bukan orang yang dapat merata di seluruh provinsi," kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020). Kemudian, sambung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini, karena ada angka standar testing baru dari WHO, hanya 4 provinsi saja yang bisa memenuhi standar testing harian tersebut. Mereka yakni, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta. Doni menjelaskan, target pengetesan harian ini terkendala oleh banyaknya petugas laboratorium yang terpapar Covid. Padahal, pihaknya berupaya meningkatkan itu dengan pendistribusian alat PCR ke nberbagai derah. Hanya saja, karena banyak petugas laboratorium terpapar sehingga, laboratorium pun harus ditutup sementara. "Diperlukan berbagai macam langkah dan mencari teknologi yang lebih aman bagi petugas laboratorium kita," ujar Doni. Doni melanjutkan, untuk upaya vaksinasi, Menteri BUMN selaku ketua pelaksana menargetkan dalam beberapa bulan mendatang untuk mendapatkan vaksin Covid-19 produksi Sinovac Biotech asal China. Untuk pengadaan reagen PCR, sambung Doni, anggaran disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemeneks). Tapi, untuk periode yang akan datang, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BNPB dan Kemenkes akan membuat sebuah perubahan dengan menggeser pengadaan APD ke BNPB sebagai pengguna kuasa anggaran. "Sosialisasi masif, dengan upaya mengajak masyarakat agar bisa patuh dengan menggunakan semua jalur media yang ada," jelasnya.--ts, bi