Epidemiolog: Jangan Asal Terapkan PPKM di Luar Jawa

Reporter: Budi Haryono 05 Agustus 2021

beritafoto.net -- Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman meminta pemerintah tak asal menerapkan PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa dan Bali dalam menekan kasus kematian pasien positif virus corona (Covid-19).


Dicky mengatakan penerapan PPKM level 4 di luar Jawa-Bali akan mengalami berbagai tantangan di lapangan. Jika asal menerapkan kebijakan PPKM Level 4 di daerah, kasus kematian sulit surut.

"Tapi masalahnya adalah pelaksanaan. Tantangannya jauh lebih besar di luar Jawa karena masalah geografis, infrastruktur, SDM, kesiapan fasilitas kesehatan, dan juga masalah sosial ekonomi," kata Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (5/8).

Menurut Dicky, penerapan PPKM level 4 berhasil menurunkan penambahan kasus positif di Jawa-Bali karena dukungan pemerintah pusat berupa ketersediaan alat-alat kesehatan, didukung fasilitas penunjang isolasi, serta tambahan SDM untuk tracing.

Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali, ada target testing yang cukup tinggi sesuai dengan positivity rate mingguan.

Pada daerah dengan positivity rate 5-15 persen contohnya, target testing per minggu sebesar 5/100 penduduk. Pada daerah dengan positivity rate 15-25 persen, target testing sebanyak 10/100 penduduk per minggu.

Sementara, jika positivity rate di atas 25 persen target testing menjadi 15/100 penduduk per minggu. Target testing lebih besar jika positivity rate tinggi.

Dicky menyebut testing diperlukan untuk segera mungkin memutus mata rantai penularan di masyarakat. Namun, upaya testing ini juga harus didukung oleh ketersediaan SDM, peralatan, dan fasilitas isolasi atau faskes untuk menangani pasien Covid-19.

"Jadi kalau mau replikasi PPKM level 4 siapkan dulu daerah supaya tujuan menurunkan kasus baik positif atau kematian bisa tercapai," kata Dicky.

Lebih lanjut, Dicky mengatakan pihaknya sejak tahun lalu sudah mengusulkan pendirian klinik demam di setiap daerah untuk mengantisipasi minim testing dan tracing.

Menurutnya, klinik demam itu bisa digunakan untuk tempat isolasi pasien positif Covid-19. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu membekali SDM agar bisa memantau warga yang menjalani isolasi, termasuk menempatkan dokter.

"Jadi tanpa perlu testing di daerah yang terbatas testing, itu bisa tetap memutus mata rantai penularan," ujarnya.

Ahli Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Husaini mengatakan upaya menurunkan kasus kematian Covid-19 harus dilakukan dengan menekan penularan.

Menurutnya, penanganan di hulu yang tepat akan membuat kasus positif menurun, sehingga angka kesakitan yang berujung pada kematian juga akan menurun.

"Penanganan di hulu yaitu memperkuat 3T, memperbanyak vaksinasi Covid-19 di daerah. Serta dibutuhkan sinergitas pemda, pusat, dan Satgas Covid-19 dalam mendukung penguatan-penguatan itu," kata Husaini.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengaku ada peningkatan kasus kematian di luar Jawa-Bali.

Berdasarkan data harian Satgas Covid-19, ada 6 provinsi di luar Jawa-Bali yang mengalami tren peningkatan dan tambahan angka kasus kematian yang relatif tinggi.

Beberapa daerah terpantau mengalami peningkatan kasus kematian di antaranya Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur.--cn, bi