Utang Dikhawatirkan Pengaruhi APBN

Reporter: Budi Haryono 08 Maret 2018

Jakarta - beritafoto.net. Utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari lalu sudah mencapai Rp 4.754 triliun. Kondisi tersebut membuat Ketua DPR Bambang Soesatyo khawatir hal itu mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 30 persen, lanjut Bambang, kurs rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat bisa berdampak terhadap APBN. “Imbasnya ke pembayaran cicilan utang luar negeri yang makin membebani APBN,” katanya, Kamis (8/3/2018). Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini meminta Komisi XI DPR mengingatkan agar pemerintah tidak 'ugal-ugalan' dalam mengelola utang negara. Politikus berlatar pengusaha itu juga mengingatkan pemerintah untuk menggunakan dana hasil utang buat sektor-sektor produktif. “Sehingga mampu menghasilkan penerimaan negara,” harapnya. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2017 sebesar USD 352,2 miliar atau setara Rp 4.772,6 triliun (USD 1=Rp 13.551). Angka ini naik 10,1 persen secara tahunan (yoy). Beban APBN Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan, kenaikan utang luar negeri yang dilakukan pemerintah akan berdampak pada perekonomian nasional dan berpotensi mencekik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Utang sudah pasti jadi beban APBN. Lebih-lebih setelah berakhirnya program pengampunan pajak dan realisasi pendapatan pajak yang masih terus melenceng dari target," kata Heri kepada TeropongSenayan, Kamis (1/3/2018). Menurutnya, pemerintah akan makin sulit merealisasikan penerimaan negara yang lebih baik. Di sisi lain, beban jatuh tempo pembayaran utang makin besar. Lebih-lebih utang tersebut didominasi ULN berjangka panjang. Tak hanya itu, urai Heri, tahun 2018 nanti beban utang mencapai Rp 390 triliun. Tahun 2019 akan dikisaran Rp 420 triliun, jika ditotal mencapai Rp 810 triliun. Ini akan terus jadi beban APBN. "Belum lagi gap antara realisasi pendapatan dan belanja masih belum bisa dipecahkan," jelas politikus Partai Gerindra itu. Heri mengaku, Komisi XI sudah mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan rasio utang yang disebut-sebut masih aman itu. Sebab, dilihat dari trennya, rasio utang terus mengalami kenaikan. Tahun 2014 sebesar 24,7 persen, tahun 2015 naik tajam ke 27,4 persen, lalu tahun 2016 menjadi 27,9 persen, tahun 2017 ada di angka 28,2 persen. Tahun 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB. Diketahui, lebih dari 80 persen penerimaan Negara bersumber dari pajak. Sementara itu, realisasinya terus melenceng dari rencana. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp 1.285 triliun atau melenceng dari target APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun. Tahun 2016 juga melenceng dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun.--ts, bi