KPU Tak Mampu Jelaskan Jabatan Ma"ruf Amin

Reporter: Budi Haryono 18 Juni 2019

Beritafoto.net - Tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak mampu menjelaskan soal jabatan cawapres 01 KH Ma'ruf Amin di salah satu anak perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Tim hukum KPU hanya merujuk pada UU BUMN terkait sengketa Pilpres 2019 yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019). Mereka tidak merujuk putusan Mahkamah Agung No 21/2017, putusan MK No 48/2013, Peraturan BUMN No 3/2013, UU Keuangan Negara, dan UU Tipikor. "Jadi dia (KPU) hanya berlindung di balik UU BUMN," kata Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjajanto (BW) di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019). "Kamu masih percaya dengan KPU begini? Antara penetapan dan situng beda, dan ini bukti saya ambil dari situng KPU, penetapan KPU, beda, dan dia tak bisa jelaskan, apalagi soal DPT siluman, ada kegagalan sangat fatal dan fundamental," jelasnya. Menurut BW, KPU sebagai pihak termohon telah gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan yang diajukan. "Dia (KPU) menolak perbaikan tapi menjawab perbaikan dan menganalisis. Artinya dia secara diam-diam mengakui perbaikan adalah bagian tak terpisahkan dari permohonan," tuturnya.--sd, bi