KPK Bongkar Kongkalikong di Lapas Sukamiskin

Reporter: Budi Haryono 21 Juli 2018

Beritafoto.net -- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan operasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung berhasil membongkar kongkalikong antara pengelola penjara dan narapidana. Mereka menyatakan rumor selama ini soal permainan dilakukan para sipir sampai kepala lapas, khususnya napi korupsi ternyata bisa dibuktikan.

"Ini sangat penting karena membuktikan rumor selama ini bahwa di Lapas banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan bisa terkonfirmasi," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (21/7).

Laode menyatakan dalam operasi tangkap tangan yang berhasil menjerat Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen, penyidik KPK menemukan bukti praktik penyimpangan kewenangan di penjara. Di antaranya terjadi jual beli kamar sampai izin sehingga napi bisa keluar lapas dengan mudah.

Di samping itu, Laode menyatakan mereka juga menemukan sejumlah penyimpangan yakni perlakuan diskriminatif kepada sejumlah napi. Yaitu segelintir narapidana diperbolehkan mempunyai telepon seluler, hingga memperoleh fasilitas seperti pendingin ruangan, dispenser, televisi, dan kulkas.

"Hak napi jadi bisnis di lapas. Jadi betul seperti ada bisnis dalam penjara," ujar Laode.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang juga menyentil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan supaya tidak tutup mata atas kenyataan buruknya pengelolaan penjara. Menurut dia, penjara tidak bisa dipisahkan dari sistem hukum terpadu yang harus menjunjung tinggi integritas.

"Kita sulit bicara tentang efek jera dalam menangani korupsi, jika para narapidana kasus korupsi mendapat fasilitas yang berlebihan di sel mereka dan dapat keluar masuk tahanan dengan cara membayar sejumlah uang," kata Saut.

Saut menganggap praktik suap untuk mendapatkan fasilitas tertentu oleh narapidana tentu sangat merusak cita-cita bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Menurut dia, hal ini tidak bisa menyoroti segelintir orang, tetapi juga sebuah sistem pengelolaan dan pengawasan penjara secara keseluruhan.

"Hal ini semestinya menjadi perhatian bersama. Keseriusan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perbaikan secara mendasar menjadi keniscayaan," ujar Saut.

Dalam perkara ini, Wahid Husen dan stafnya, Hendry Saputra, ditetapkan sebagai penerima suap. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.--cn, bi