Komnas HAM Bentuk TPF Meninggalnya Petugas Pemilu

Reporter: Budi Haryono 09 Mei 2019

Beritafoto.net - Konferensi Pers Komnas HAM menyikapi peristiwa meninggalnya ratusan petugas pemilu, di Kantor Komnas HAM, Kamis (9/5). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan Komnas HAM membentuk tim untuk mencari tahu penyebab meninggalnya ratusan petugas penyelenggara pemilu selama proses penghitungan suara Pemilu 2019. Tim tersebut antara lain terdiri dari tim pemantau pemilu yang dibentuk Komnas HAM dalam rangka memantau jalannya pemilu. “Komnas HAM sendiri kemarin dalam sidang paripurna kami, memutuskan untuk meneruskan atau menugaskan pada tim pemantau untuk melakukan penggalian fakta terhadap apa sebetulnya yang terjadi sehingga ada begitu banyak orang yang menderita, meninggal dan sakit dalam pemilu,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5). Tim tersebut akan mulai bekerja mulai Senin (13/5). Mereka akan memulai menyusuri fakta atas kasus tersebut dari Jawa Barat, Banten, serta Jawa Tengah sebagai sampel. “Tentu karena luasan area cukup besar tentu kita memilih daerah yang kita jadikan sampel kita, misalnya Jawa Barat yang korbannya juga banyak, Banten, Jawa Tengah untuk jadi sampel dalam penggalian fakta,” lanjut Ahmad. Tim pencari fakta Komnas HAM ini dipimpin Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal, Hariansyah. Ketua serta tujuh komisioner Komnas HAM juga masuk ke dalam bagian tim. "Timnya ada sekitar 30 orang, semua komisioner terlibat, ketua tim Pak Hariansyah, ketujuh komisioner jadi anggota tim. Tapi kita belum tahu hasilnya akan seperti apa,” lanjutnya. Ahmad menargetkan tim pencari fakta bisa menemukan hasil sebelum 22 Mei yang bertepatan dengan pengumuman hasil penghitungan suara pemilu. “Itulah yang kemudian kami harapkan, nanti tim ini segera bekerja ya mungkin mulai Senin (13/5), insyaallah Senin langsung bergerak ke lapangan. Itu diharapkan sebelum tanggal 22 sudah ada hasil dari penggalian fakta yang dilakukan oleh tim pemantau pemilunya,” ucap Ahmad. Di kesempatan yang sama, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Beka Ulung Absara, menyatakan, tim tersebut akan menginvestigasi tidak hanya sampai level provinsi saja, tetapi sampai ke level kecamatan, serta kabupaten dan kota. “Kami akan mengecek ke KPU Bawaslu, termasuk juga ke Dinas Kesehatan. Apakah kemudian mereka sudah punya mekanisme respons cepat, apakah dilakukan di level paling kecil misalnya di kecamatan dan kabupaten,” kata Beka.--kum, bi