Heboh Tiga Nama Hilang di Kasus SN

Reporter: Budi Haryono 15 Desember 2017

Ganjar Pranowo (gubernur Jateng), Olly Dondokambey (Bendahara umum PDIP dan Gubernur Sulawesi Utara), serta Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tak muncul secara spesifik dalam dakwaan KPK kepada mantan Ketua DPR itu di sidang dakwaan Pengadilan TIpikor Jakarta, Rabu 13 Desember 2017. Selain Setyi Novanto, nama-nama elite politik itu pun sudah ramai digunjingkan publik dan media massa sejak kasus korupsi besar proyek e-KTP muncul di permukaan dan mereka sudah diperiksa KPK. Dalam sidang perdana yang mendudukkan Novanto sebagai terdakwa itu, para jaksa KPK rupanya hanya menuliskan mereka yang menerima percikan uang haram korupsi e-KTP dengan tulisan, "Beberapa anggota DPR RI periode 2009-2014 sejumlah 12.856.000 dolar Amerika Serikat dan Rp44 miliar." Itu yang bikin gusar kubu pembela terdakwa. "Ada apa itu? Kenapa kok tiba-tiba di perkara namanya hilang," ujar Maqdir Ismail, ketua tim kuasa hukum Novanto. Hilangnya nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Olly Dondokombey dan Yasonna, sepintas memang cukup aneh. Ini seperti di luar kebiasaan KPK yang terbiasa detail dan rinci. Sebab, dalam dakwaan terhadap Setya Novanto, KPK tetap merinci anggota DPR lain yang menjadi penerima suap, yaitu Miryam S Haryani (Anggota Komisi II DPR) dengan uang senilai 1,2 juta dolar AS. Lalu Markus Nari, politikus Partai Golkar periode 2009-2014 dan 2014-2019. Dia disebut menerima uang senilai 400 ribu dolar AS. Kemudian, Ade Komarudin. Pria yang sempat ditunjuk Setya Novanto untuk menggantikan posisinya sebagai Ketua DPR ini disebut-sebut menerima uang senilai 100 ribu dolar AS. Dan terakhir M Jafar Hapsah, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat ini disebut menerima uang 100 ribu dolar AS, dan pada April 2017 lalu ia telah mengembalikan uang Rp1 miliar ke KPK atas suap ini. "Ini yang kami persoalkan (hilangnya nama Ganjar, Olly dan Yasonna)" kata Maqdir. Namun, apa yang diributkan pengacara Setya Novanto ini rupanya tak membuat KPK peduli. Bagi Komisi Antirasuah, apa yang kini dilontarkan Maqdir tak lebih sebagai angin lalu. "Enggak ada istilah bermain-main, kita semua melakukan penindakan berdasarkan kecukupan alat bukti, jangan hanya mencantumkan nama tanpa kecukupan alat bukti," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Kamis, 14 Desember 2017.--rp