APBN 2018 Disahkan Rp 2.229,7 T

Reporter: Budi Haryono 26 Oktober 2017

Jakarta -- beritafoto.net. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengesahan UU APBN 2018, Rabu (25/10). APBN 2018 mencakup postur pendapatan negara Rp 1.894,7 triliun dan belanja negara Rp 2.220,7 triliun. Dari 10 fraksi yang hadir menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna tersebut, hanya fraksi Partai Gerindra yang menolak pengajuan RUU APBN 2018 menjadi UU. Namun, Partai Gerindra tetap memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan keyakinan atas postur anggaran yang telah disusun tersebut. Sementara, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima dengan catatan. "Apakah pembahasan mengenai RUU APBN 2018 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin sidang paripurna di ruang sidang DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/10). "Setuju," jawab para peserta sidang paripurna. APBN 2018 merupakan hasil penyusunan antara pemerintah dengan Badan Anggaran serta komisi-komisi DPR RI. Pembahasan dimulai segera setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di ruang sidang MPR, 16 Agustus lalu. Salah satu tema kebijakan 2018 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan". APBN 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. "Untuk itu, pada 2018, pemerintah menempuh tiga strategi fiskal, yaitu optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, efisiensi belanja, dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan," ujar Menkeu Sri Mulyani. Besaran indikator ekonomi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN tiga bulan 5,2 persen, dan nilai tukar Rp 13.400 per dolar AS. Asumsi makro lainnya mencakup harga minyak mentah Indonesia 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari. Dengan basis asumsi dasar ekonomi makro dan berbagai langkah kebijakan yang akan ditempuh, maka postur pendapatan negara ditetapkan menjadi Rp 1.894,7 triliun yang terbagi atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 275,4 triliun. Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.220,7 triliun. Perinciannya, belanja pemerintah pusat Rp 1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun. Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian/lembaga disepakati Rp 847,44 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 607,06 triliun. Dengan postur RAPBN 2018 tersebut, defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp 326 triliun atau sekitar 2,19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk menutup pembiayaan tersebut, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (neto) sebesar Rp 414,52 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp 15,5 triliun. --rp