Anwar Ibrahim-Habibie Peringati 20 Tahun Reformasi

Reporter: Budi Haryono 20 Mei 2018

Jakarta - beritafoto.net. Politikus dan pejuang reformasi Malaysia, Anwar Ibrahim membeberkan isi pertemuannya dengan Presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie di kediaman Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (20/5)

Anwar mengatakan kalau pertemuannya adalah untuk memeringati 20 tahun Reformasi Indonesia yang jatuh pada esok hari 21 Mei 2018. Bukan hanya itu, dia pun datang untuk memperingati haul sewindu almarhum Hasri Ainun Habibie, istri BJ Habibie.

"Pak Habibie telepon, ngundang saya memperingati 20 tahun Reformasi Indonesia dan kenangan Ainun," kata Anwar di kediaman BJ Habibie, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 20 Mei 2018.

Menurut Anwar, reformasi di Indonesia bergulir dengan mengesankan. Ia mengaku mengikutinya sejak dahulu.

"Malah pada saat itu Presiden Soeharto pun kenal dengan baik dan saya sering mengunjungi Beliau dan memahami. Tapi, dari segi dekat itu dengan Habibie pastinya. Selepas itu bergulir, saya dipecat. Kemudian slogan pertama saya adalah reformasi," katanya.

Ia melanjutkan, reformasi baginya adalah memperbaiki sistem. Dia menilai harus ada perbaikan atas kasus korupsi dan kemiskinan di Malaysia.

"Jadi kita jangan hapus orang miskin. Tapi yang dihapus kemiskinan," ujar dia.

Ia menilai BJ Habibie bisa disebut sebagai salah satu tokoh reformasi di Indonesia sebab ia menilai BJ Habibie berani mengambil keputusan di masa sulit di Indonesia.

"Saya tulis track ilmiah akademik semasa jadi profesor di university menjelaskan bahwa hanya sosok seseorang yang pemberani yang mampu dalam masa yang sesingkat itu melakukan pembaharuan sebanyak itu. Sama ada badan kehakiman, media, tahanan politik, ekonomi, desentralisasi semua itu dilakukan oleh Beliau. Kemudian sekarang sudah diperbaiki," katanya.

Sementara itu, BJ Habibie sendiri memaknai 20 Reformasi Indonesia sebagai dasar perjuangan rakyat.

"Tiap bangsa tiap masyarakat memiliki dasar untuk perjuangan, kita, itu dinamakan constitution disesuaikan dengan kebudayaannya dengan keadaannya. Malaysia punya constitution, kita juga. Tapi dalam Orde Lama dan Orde Baru kita tidak memiliki Mahkamah Konstitusi jadi yang menentukan apakah itu melanggar konstitusi atau tidak ya yang berkuasa, Presiden," ucap BJ Habibie.--vv, bi