Ada Temuan Kredit Fiktif di Pasar Surya

Reporter: Budi Haryono 05 Desember 2017

Surabaya - beritafoto.net. Belum selesai masalah blokir rekening lantaran urusan pajak, kini Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya harus berhadapan dengan temuan kredit yang diduga fiktif ke BRI.

Temuan kredit ke BRI berawal dari keanehan laporan keuangan PD Pasar Surya yang dilaporkan dalam pembahasan RAPBD 2018. Dan dalam hearing dengan Komisi B, Senin (4/12) pihak direksi baru PD Pasar Surya baru mengetahui kejanggalan itu terkait kredit dengan BRI.

Dalam dengar perdapat bersama PD Pasar Surya, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian Pemkot, BRI dan juga Badan Pengawas PD Pasar Surya itu, Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya Nurul Azza mengatakan temuan kredit yang bermasalah tersebut tepatnya ketahuan setelah ada audit keuangan PD Pasar Surya tahun anggaran 2016 yang dilakukan pada akhir 2017 ini.

“Di audit itu ditemukan ada mutasi rekening koran ke rekening PD Pasar Surya. Mutasi rekening itu terjadi di dua periode yaitu November dan Desember 2016,” kata Azza, Senin (4/12).

Dijelaskan Azza, mutasi rekening terjadi pada November sebesar Rp 3,9 miliar dan pada Desember sebesar Rp 9,5 miliar. Mutasi rekening itu diduga dihitung sebagai pendapatan.

“Mutasi rekening tersebut membuat PD Pasar Surya dilaporkan laba sebesar Rp 6 miliar, padahal kondisinya jika dihitung bukan laba minus Rp 9 miliar,” ujarnya.

Karena tidak berani memasukkan mutasi rekening tersebut sebagai pendapatan, Direksi PD Pasar Surya dikatakan Azza meminta untuk diaudit dari akuntan publik dan juga konfirmasi ke BRI tentang mutasi rekening koran tersebut.

“Ternyata dari konfirmasi tersebut kami baru tahu ternyata PD Pasar Surya mengikatkan diri sebagai penjamin dari pinjaman kredit yang dilakukan oleh koperasi PD Pasar Surya,” kata Azza.

Sesuai peraturan daerah yang mengatur tentang perusahaan daerah, untuk menjadikan PD Pasar Surya sebagai penjamin, maka harus disetujui kepala daerah dan pertimbangan Badan Pengawas. Sedangkan selama ini tidak ada koordinasi maupun pembicaraan tentang penjamin kredit di tataran direksi.

“Saat kami tanyakan ke anggota koperasi juga mereka tidak ada yang tahu tentang pinjaman kredit senilai Rp 13,4 miliar ini. Padahal seharusnya mereka diajak untuk bicara karena nantinya akan menyangkut soal SHU (Sisa Hasil Usaha),” katanya.

Hal itu dibenarkan oleh anggota koperasi karyawan PD Pasar Surya, Imam Masrul. Pihaknya sama sekali tidak mengetahui tentang pinjaman tersebut.

Ia mengatakan, bahwa selama ini mereka ada potongan sampai Rp 50 ribu untuk keperluan koperasi. Namun terkait peminjaman kredit itu sama sekali anggota tidak mengetahui.

“Kami sama sekali tidak tahu, tahunya dari Inspektorat mengaudit. Kami juga kaget kalau ada pinjaman kredit segitu besarnya,” katanya.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati mengatakan posisi PD Pasar Surya menjadi penjamin tidak sesuai nomenklatur UU.

“Kita akan cek perjanjian PD Pasar Surya dan BRI sesuai Perda No 6 Tahun 2008 untuk jadi penjamin kepala daerah harus menyetujui, dan atas sepengetahuan Bawas,” kata Ira.

Kepala Cabang BRI Mulyosari Susilo mengatakan kredit tersebut diberikan pada Koperasi PD Pasar Surya sebagai pengaju kredit. Dalam pengajuan itu disebutkan bahwa kredit itu untuk pembangunan Pasar Keputran dan Pasar Kapasan.

“Mereka menyampaikan pengajuan pinjaman oleh ketua koperasi, sekretaris dan bendahara untuk pembangunan stan Pasar Kapasan dan Keputran. Penjaminnya dalam pengajuan itu adalah Dirut PD Pasar Surya Bambang Parikesit,” kata Susilo. --bhi, bi